JAMBI – Keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan terhentinya pembangunan infrastruktur. Di tengah berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu tumpuan bagi daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jambi, Edi Purwanto, selama menjalankan kegiatan reses di sejumlah wilayah Provinsi Jambi pada Oktober 2026 lalu.
Dalam kunjungannya ke Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Edi meninjau pembangunan jalan melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) pada ruas Simpang Tiga Pulau Pandan–Panca Karya. Pembangunan tersebut terbagi dalam dua seksi dengan total anggaran lebih dari Rp49 miliar.
Peninjauan itu dilakukan bersama Bupati Sarolangun Hurmin, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Jimmy Adwang, serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan.
Dari total anggaran APBN 2026 sebesar Rp11 triliun untuk program IJD secara nasional, Provinsi Jambi berhasil mendapatkan alokasi sekitar Rp381 miliar melalui perjuangan dan pengawalan Edi di tingkat pusat.
“Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kita tidak boleh berhenti memperjuangkan pembangunan. Anggaran pusat harus bisa kita dorong agar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah, terutama untuk infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga,” ujar Edi.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek juga harus dilakukan agar anggaran yang telah diperjuangkan benar-benar menghasilkan infrastruktur berkualitas dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Membuka akses wilayah
Selain meninjau pembangunan jalan, Edi juga mengunjungi lokasi pembangunan jembatan gantung di Desa Batu Ampar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
Pembangunan jembatan tersebut merupakan aspirasi yang sebelumnya disampaikan Edi secara langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum. Kehadiran jembatan gantung diharapkan dapat memperbaiki konektivitas masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas sehari-hari warga yang membutuhkan akses penghubung antarkawasan.
“Untuk desa-desa yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur penghubung, jembatan gantung itu sangat penting, karena tidak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga memperpendek akses masyarakat menuju pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan,” kata Edi.
Menyentuh sektor pertanian dan perumahan
Perhatian Edi selama reses tidak hanya tertuju pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi, Ia juga menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa traktor bajak roda dua kepada kelompok tani.
Sementara itu, di sektor perumahan, Edi meninjau pembangunan rumah-rumah warga yang telah mendapatkan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Peninjauan dilakukan di Desa Bukit Bumi Raya, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, serta Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Di kedua lokasi tersebut, terdapat ratusan unit rumah yang telah dibedah melalui program BSPS yang diperjuangkan sebagai aspirasi Edi.
Program BSPS ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni. Melalui skema bantuan stimulan dan partisipasi swadaya penerima, masyarakat diharapkan dapat memiliki hunian yang lebih layak, aman, dan sehat.
“Bedah rumah ini bukan semata-mata bertujuan mengubah kondisi fisik bangunan, kita harapkan ini juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejateraan keluarga penerima bantuan,” pungkas Edi.(
