BATANGHARI – Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Batanghari, Jambi, memperkuat pemahaman warga tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan ini juga membuka ruang dialog antara anggotaDPR/MPR RI dan masyarakat untuk menyerap aspirasi dari daerah.
Melalui sesi sosialisasi, warga menyampaikan pandangan, harapan, dan persoalan harian yang mereka hadapi, terutama dalam pembangunan daerah. Aspirasi itu mencakup penguatan nilai kebangsaan maupun masalah strategis di Batanghari.
Isu paling menonjol adalah aktivitas tambang batubara yang menggunakan jalan umum untuk mengangkut hasil tambang. Aktivitas ini merusak infrastruktur, mengganggu keselamatan pengguna jalan, dan mengurangi kenyamanan warga. Warga juga menyoroti reklamasi lahan bekas tambang yang belum optimal, meninggalkan lubang-lubang berbahaya, khususnya di Koto Boyo dan sekitarnya.
Di sektor lain, petani meminta dukungan berupa sarana produksi, irigasi yang memadai, dan akses pasar. Sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian warga Batanghari.
Permasalahan pendidikan juga muncul. Anak-anak dari keluarga kurang mampu belum semua terdaftar di Program Indonesia Pintar (PIP). Warga meminta perbaikan pendataan dan mekanisme penyaluran agar bantuan tepat sasaran.
Aspirasi lain menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi. Infrastruktur yang baik dinilai kunci untuk mendorong ekonomi daerah dan memperlancar konektivitas.
Lewat sosialisasi ini, aspirasi warga menjadi masukan bagi kebijakan pusat maupun daerah. Penguatan koordinasi, pengawasan tambang, percepatan infrastruktur, serta perluasan layanan pendidikan dan sosial menjadi langkah strategis yang perlu dikawal.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diskusi terkait energi serta lingkungan. Dr. H. Syarif Fasha, S.E., M.E. menegaskan perlunya regulasi dan pengawasan lebih kuat agar perusahaan tambang menggunakan jalan khusus serta menanggung perbaikan jalan umum. Ia juga menekankan evaluasi reklamasi dengan penegakan hukum dan partisipasi warga, serta perbaikan data PIP lewat koordinasi dengan sekolah dan sosialisasi ke masyarakat.
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Batanghari menegaskan peran dialog kebangsaan sebagai jembatan antara rakyat dan wakilnya demi mendorong pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(
