Pemerintah Provinsi Jambi diminta untuk mengejar Proyek Strategis Nasional (PSN) dari pemerintah pusat di tahun 2026.
Hal itu dikatakan Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohd Rendra Ramadhan Usman, Kamis (13/3/2025) usai mengikuti rapat paripurna pelantikan Samsul Riduan sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi.
Rendra memahami betul pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. Karena PSN menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Namun, Rendra menyarankan agar ada inisiatif yang lebih kuat lagi dari pemerintah daerah untuk menjemput bola.
“Partai bapak gubernur kita (PAN) adalah partai pengusung bapak Presiden. Semoga bapak gubernur dapat segera berkoordinasi ke pemerintah pusat,” katanya.
Rendra menggarisbawahi potensi besar yang dimiliki Provinsi Jambi masih bergantung pada daerah lain untuk mengekspor produk. Asal tahu saja, justru menjadi keuntungan bagi provinsi lain.
Luas perkebunan sawit mencapai sekitar 1,1 juta hektare dan ekspor Crude Palm Oil (CPO) masih harus melalui pelabuhan Dumai di Provinsi Riau. Berimbas negatif terhadap harga tandan buah segar sawit yang ditanam petani.
Tanjung Jabung Barat dan Tanjungjabung Timur merupakan penghasil komoditas laut udang ketak, sebagian hasilnya untuk konsumsi pasar ekspor.
Selain itu, Pinang Betara memiliki reputasi sebagai salah satu pinang terbaik di dunia.
Begitu juga kopi-kopi yang ditanam di Kerinci, Merangin dan Tanjungjabung Barat serta kayu manis yang sudah menembus pasar dunia, yang masih melalui pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang Sumatera Barat dan Belawan di Kota Medan Sumatera Utara.
Rendra bilang, jika ekspor produk-produk unggulan itu dapat dilakukan langsung melalui pelabuhan yang ada di Jambi, memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Alangkah naifnya Provinsi Jambi hanya menonton barang-barangnya harus transit ke daerah lain sebelum akhirnya diekspor. Seharusnya Jambi bisa, sebagai daerah yang strategis secara geografis dekat dengan negara-negara Asean seperti Singapura dan Malaysia,” katanya.
Rendra menyayangkan khusus pada 2025, Provinsi Jambi tidak mendapat kucuran PSN. Jambi bagian integral dari Indonesia seharusnya bisa mendapatkan porsi tersebut. (*)
