KERINCI – Anggota DPR RI Komisi XII Dr. H. Syarif Fasha, SE., ME Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja dapil Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 yang kegiatannya dilaksanakan di Hotel Rindau 88 Jl. Lintas Sungai Penuh-Padang Kota Mebai Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, tentang Isu Strategis Daerah pada Investasi Perkebunan di Kabupaten Kerinci.
Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah.
Komoditas perkebunan seperti kopi dan kayu manis (cassiavera) menjadi sektor strategis karena:
Menjadi sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan.
Memiliki permintaan ekspor tinggi di pasar internasional.
Berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal melalui hilirisasi.
Indonesia sendiri menghasilkan sekitar 600–700 ribu ton kopi per tahun, dengan sebagian besar berasal dari perkebunan rakyat. Namun produktivitasnya masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan negara produsen utama dunia.
Di beberapa daerah penghasil seperti Kerinci dan wilayah Sumatra lainnya, kayu manis dan kopi menjadi komoditas unggulan yang menopang ekonomi masyarakat lokal.
Hilirisasi Produk Perkebunan.
Isu strategis berikutnya adalah hilirisasi komoditas perkebunan.
Seperti, Kayu manis → minyak atsiri, bubuk rempah, bahan industri makanan dan farmasi.
Kopi → kopi olahan, kopi instan, minuman siap saji, produk turunan lainnya.
Selama ini banyak komoditas perkebunan diekspor dalam bentuk bahan mentah, sehingga petani hanya menikmati sebagian kecil dari nilai ekonomi produk tersebut.
Hilirisasi diharapkan dapat:
meningkatkan nilai tambah produk
membuka lapangan kerja
meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Permasalahan Investasi Perkebunan di Daerah.
Beberapa masalah utama yang sering muncul:
Nilai tambah produk masih rendah.
Banyak hasil perkebunan dijual dalam bentuk mentah sehingga keuntungan besar dinikmati oleh negara atau perusahaan pengolah di luar daerah.
Keterbatasan infrastruktur dan akses pasar.
Permasalahan yang sering dihadapi daerah:
jalan produksi yang terbatas
fasilitas pengolahan yang minim
akses pasar ekspor yang belum optimal.
Produktivitas tanaman rendah.
Produktivitas perkebunan rakyat masih rendah karena:
teknologi budidaya terbatas
bibit tidak unggul
minimnya pendampingan petani.
Kurangnya investasi industri pengolahan.
Investasi masih dominan pada sektor produksi bahan mentah, sementara industri pengolahan di daerah masih minim.
Regulasi dan iklim investasi.
Investasi di sektor perkebunan sering terhambat oleh:
birokrasi perizinan
ketidakpastian regulasi
konflik lahan.
Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan daerah.
Beberapa pandangan yang sering disampaikan DPR RI antara lain:
Mendorong investasi hilirisasi
Anggota DPR menilai pengembangan industri pengolahan di daerah sangat penting agar nilai tambah produk tidak keluar dari daerah
petani mendapat keuntungan lebih besar.
Penguatan kebijakan komoditas strategis
Beberapa legislator mendorong agar komoditas seperti kayu manis ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional, karena kontribusinya terhadap ekonomi masyarakat cukup besar.
Perbaikan iklim investasi
Komisi XII juga menekankan:
penyederhanaan perizinan
kepastian hukum investasi
dukungan terhadap investasi sektor riil.
Perlu juga memberikan saran ke Pemerintah daerah biasanya gunamelakukan beberapa langkah strategis, yaitu:
Pengembangan kawasan perkebunan unggulan.
penetapan kawasan sentra kopi dan kayu manis
penguatan kelompok tani dan koperasi.
Dukungan hilirisasi.
pembangunan rumah produksi
pengolahan kopi dan rempah
pengembangan UMKM berbasis perkebunan.
Promosi investasi.
Pemda berupaya menarik investor melalui:
penyediaan lahan usaha
kemudahan perizinan
promosi potensi daerah.
Pengembangan ekonomi berbasis potensi alam.
Selain perkebunan, potensi lain yang dapat dikembangkan:
agrowisata dan ekowisata
produk hasil hutan non-kayu.
Dampak yang kita harapkan, jika investasi dan hilirisasi sektor perkebunan berjalan optimal, maka akan memberikan berdampak:
peningkatan pendapatan petani
terbukanya lapangan kerja baru
berkembangnya industri lokal
meningkatnya ekspor komoditas daerah
pengurangan kesenjangan ekonomi desa–kota.(
