JAMBI – Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jambi turun ke jalan menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (19/6). Aksi damai tersebut menjadi bentuk kepedulian masyarakat agar program yang menyentuh langsung kebutuhan gizi anak sekolah, PAUD, ibu hamil, dan ibu menyusui tetap berjalan dengan pengawasan yang lebih kuat.
Sejak pukul 08.00 WIB, sekitar 2 ribu massa yang merupakan perwakilan masyarakat penerima manfaat MBG dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi mulai berkumpul di kawasan RRI Telanaipura.
Dengan membawa spanduk, poster, dan berbagai atribut aksi, massa bergerak melakukan longmarch menuju Gedung DPRD Provinsi Jambi. Sepanjang perjalanan, suara dukungan terhadap MBG terus menggema. Mereka datang membawa satu pesan: program yang menyangkut masa depan anak bangsa harus terus berjalan.
Setibanya di halaman Gedung DPRD Provinsi Jambi, massa langsung menggelar orasi. Secara bergantian, perwakilan Aliansi Masyarakat Jambi menyampaikan aspirasi mereka.
Di tengah panasnya suasana aksi, massa menegaskan bahwa kritik terhadap pelaksanaan MBG bukan bertujuan menghentikan program, melainkan meminta adanya perbaikan sistem.
“Jika ada kekurangan, perbaiki pengelolaannya. Jika ada kelemahan, perkuat pengawasannya. Tapi jangan hentikan program yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” demikian pesan yang disuarakan dalam aksi.
Dalam kesempatan tersebut, Aliansi Masyarakat Jambi menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu memastikan keberlanjutan Program MBG, menjamin kepastian anggaran, memperbaiki tata kelola pelaksanaan, melibatkan masyarakat dalam pengawasan, serta menjamin kualitas dan keamanan makanan bagi penerima manfaat.
Aspirasi ribuan massa tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata, yang hadir didampingi Anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi PPP Dapil Muaro Jambi–Batang Hari Mahdan, serta Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Ismed Wijaya. Di hadapan peserta aksi, Ivan Wirata menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat yang ikut mengawal keberlangsungan Program MBG.
“Kami mengapresiasi aspirasi Aliansi Masyarakat Jambi. Ini bukan hanya tuntutan, tetapi bentuk kepedulian masyarakat terhadap masa depan anak-anak kita. DPRD Provinsi Jambi memiliki semangat yang sama, memastikan MBG tetap berjalan, tepat sasaran, berkualitas, dan bebas dari penyimpangan,” ujar Ivan.
Menurut Ivan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar negara dalam membangun sumber daya manusia unggul di masa depan.
“Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Anak-anak kita harus mendapatkan gizi yang baik agar tumbuh menjadi generasi yang sehat dan kuat. DPRD mendukung keberlanjutan MBG dan siap mengawal pelaksanaannya,” tegasnya.
Namun demikian, Ivan menegaskan dukungan terhadap MBG harus diiringi dengan evaluasi dan pengawasan ketat.
“Kalau ada kekurangan, jangan programnya yang dihentikan. Yang kita lakukan adalah memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, dan memastikan kualitasnya semakin baik,” kata Ivan yang diamini Mahdan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap aspirasi masyarakat, aksi damai tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan fakta integritas oleh DPRD Provinsi Jambi bersama Aliansi Masyarakat Jambi.
Melalui fakta integritas tersebut, DPRD Provinsi Jambi menyatakan menerima dan menyetujui tuntutan yang disampaikan massa, sekaligus berkomitmen mengawal keberlanjutan Program MBG agar berjalan transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penandatanganan itu disambut positif peserta aksi sebagai simbol bahwa suara masyarakat diterima dan menjadi bagian dari pengawasan bersama.
Aksi yang berlangsung sejak pagi tersebut akhirnya berakhir sekitar pukul 11.00 WIB di Gedung DPRD Provinsi Jambi dengan tertib dan kondusif.
Menutup pertemuan dengan massa, Ivan Wirata kembali menegaskan bahwa DPRD berada bersama masyarakat dalam memastikan program berjalan dengan baik.
“Prinsip kami sederhana, MBG harus tetap berjalan, manfaatnya harus sampai kepada rakyat, dan pengelolaannya harus bersih. Pemerintah menjalankan, DPRD mengawasi, masyarakat ikut mengawal,” pungkasnya. )
